Ahmad Ali: Pilkada 2020 Perang Adu Gagasan

Calon pemilih di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 harus selektif memilih pasangan calon kepala daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengingatkan calon pemilih supaya tidak salah memilih pemimpin. Dia meminta agar Pilkada tidak dianggap sebagai ritual rutin lima tahun. Namun, kata dia, Pilkada harus dianggap sebagai sesuatu proses luar biasa pergantian pemimpin di daerah.

Menanggapi pernyataan Tito Karnavian itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali, mengatakan Pilkada 2020 harus menonjolkan pertarungan politik gagasan. "Saya berharap Pilkada 2020 melahirkan calon calon kepala daerah yang diinginkan rakyat, dan melewati pertarungan tidak lagi pertarungan identitas tetapi gagasan," kata dia, kepada wartawan, Minggu (15/12/2019). Menurut dia, Pilkada serentak 2020 harus dilalui dengan perasaan sukacita.

"Kita harapkan selalu dengan perasaan bersukaria, bukan berduka cita. Kita baru saja melalui Pemilu 2019, yaitu pemilu yang sangat keras, pemilu yang sangat menakutkan," ujarnya. Untuk diketahui, Partai Nasdem melakukan safari konsolidasi keliling Sumatera. Wilayah yang pertama dikunjungi yakni Provinsi Bengkulu dan dilanjutkan ke provinsi lainnya. Diantaranya Provinsi Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau. Konsolidasi itu sendiri dipimpin Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali dan didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Nasdem.

Diantaranya Ketua DPP bidang Organisasi dan Keanggotaan Rusdi Masse, Ketua Teritorial Sumatera II Willy Aditya, Ketua DPP bidang Media dan Komunikasi Publik Charles Meikyansah, Ketua Umum Garnita Malahayati Nasdem Indira Chunda Thita Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPP bidang Pemuda dan Olahraga Haerul Amri. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta calon pemilih di pilkada 2020 supaya tidak salah memilih pemimpin. "Pilkada secara langsung menjadi momentum agar rakyat tidak salah pilih," kata dia, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyampaian laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tahun 2019 di Hotel Grand Mercure, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/2019).

Dia meminta agar Pilkada tidak dianggap sebagai ritual rutin lima tahun. Namun, kata dia, Pilkada harus dianggap sebagai sesuatu proses luar biasa pergantian pemimpin di daerah. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Menurut dia, titik krusial dari demokrasi adalah election atau Pemilihan Umum (pemilu). Sebab, pemilu melibatkan rakyat secara langsung. Sehingga, dia menegaskan, election menjadi sangat penting, apalagi kalau dikaitkan dengan sistem desentralisasi, yaitu otonomi daerah.

Melalui sistem desentralisasi, kata dia, Pemilu sudah didelegasikan juga ke bawah, untuk memilih Kepala Daerah. "Setelah sistem desentralisasi, peran Kepala Daerah sangat luar biasa karena mereka akan menentukan hidup mati daerah itu. Karenanya, harus dipilih Kepala Daerah yang komitmen dan dapat menjadi contoh," tambahnya. Untuk diketahui, Ketua KPU Arief Budiman mengusulkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak dilaksanakan pada 23 September.

Arief menjelaskan, berdasarkan Pasal 201 ayat (6) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada bulan September. Kemudian KPU menggelar rapat pleno untuk menentukan tanggal pemungutan suara. Dalam rapat tersebut, komisoner menyepakati Pilkada Serentak 2020 digelar pada Rabu 23 September.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *