Berikut Penjelasan Lengkap Ahli Hukum Ternyata Tak Boleh Bercerai hanya karena Masalah Ekonomi

Pengacara sekaligus Wakil Sekretaris Peradi Solo, Taufiq Nugroho SH MH, menegaskan perceraian pada dasarnya tidak boleh didasari pada masalah perekonomian yang dihadapi pasangan suami istri. Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19. Untuk lebih jelasnya, berikut bunyi pasal 19 dalam UU 9 Tahun 1975 terkait perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan seperti:

A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; F. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Terkait hal di atas, Taufiq tidak menutup mata jika faktor ekonomi bisa memicu 6 penyebab diperbolehkannya perceraian. "Masalah ekonominya yang memincu pertengkaran terus menerus, yang akhirnya menjadi alasan perceraian itu diperbolehkan oleh Undang undang," ujarnya. Taufiq menilai perceraian satu dari sekian persoalan yang sensitif di negara Indonesia.

Bahkan menurut pengakuannya, terkadang ada pengacara tidak mau menangani masalah ini lantaran terkait dengan masalah hati. "Meskipun demikian perceraian dalam agama maupun aturan negara menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan." "Jika dipertahankan malah menimbulkan mudarat," ucap Taufiq.

Direktur Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dirjen Badilag MARI), Aco Nur melaporkan angka perceraian di tengah pandemi Covid 19 meningkat. Kenaikan kasus perceraian terlihat mulai naik saat PSBB diterapkan. Misalnya ketika April dan Mei perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus.

Namun selama PSBB di bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. Mayoritas kasus berada di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat, Semarang, dan Surabaya. Aco menduga, menduga perceraian itu dilatarbelakangi masalah ekonomi, termasuk banyak karyawan yang terkena PHK.

“Akibat pandemi Covid 19 kan banyak yang di PHK, sehingga ekonomi nggak berjalan lebih baik." "Hal itu buat ibu ibu nggak dapat jaminan dari suaminya,” ujar Aco dikutip dari . Ia mengatakan, hal itu dapat dilihat dari jenis kelamin penggugat cerai yang berasal dari kaum hawa.

Mayoritas kasus perceraian dilandasi oleh kasus ekonomi. Meski demikian, Aco mengatakan bahwa penutupan pengadilan selama PSBB juga berpengaruh signifikan dalam peningkatan kasus perceraian di pengadilan agama. Untuk membahasanya lebih lanjut dan mendalam terkait gugat cerai hingga masalah harta gono gini di tegah pandemi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *