Ketika Hadapi Corona Rasanya Kelabakan Sempat Puji Perekonomian Pemerintahan Jokowi Refly Harun

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengaku sempat mempunyai harapan tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikannya dalam kanal Youtube pribadinya Refly Harun, Senin (25/5/2020). Mulanya Refly Harun berbicara tentang alasan dirinya akhir akhir ini kerap memberikan kritik terhadap pemerintah.

Namun menurutnya, bahwa sikap kritisnya tersebut tidak hanya dilakukan pada saat sekarang saja. Melainkan sudah dilancarkan sejak tahun 2017, atau saat dirinya masih menjabat di BUMN. Maka dari itu, dirinya tidak setuju jika alasannya sering melakukan kritik merupakan buntut penolakan kepada pemerintah lantaran dicopot dari jabatannya di BUMN.

"Bahkan saya tidak baru baru ini saja mengkritik pemerintahan, sejak 2017 pemerintahan Jokowi sudah saya kritik," papar Refly Harun. "Karena saya menganggap tidak banyak waktu bagi pemerintahan Jokowi untuk memelihara kepercayaan dan optimisme kepada rakyat," sambungnya. Refly Harun lantas menyoroti aspek hukum pada pemerintahan Jokowi.

Sebagai seorang pakar hukum, Refly Harun mengaku sangat kecewa dengan penegakan hukum saat ini. Ia mengibaratkan seperti tidak ada lagi harapan, khususnya untuk pemberantasan kasus korupsi. "Kalau ukurannya penegakan hukum, saya sangat kecewa dengan pemerintahan Jokowi," kata Refly.

"Saya tidak melihat ada lilin di ujung tunnel kalau soal pemberantasan hukum, terutama pemberantasan korupsi," jelasnya. Setelah itu, Pakar Hukum itu berbicara dari aspek ekonomi. Refly Harun mengaku sempat merasa optimis untuk sektor ekonomi di masa pemerintahan Jokowi.

Hal itu terlihat dari proyek proyek pembangunan besar yang dilakukan, termasuk pembangunan infrastruktur. Namun menurut Refly, keburukannya mulai terlihat pada saat menghadapi pandemi Virus Corona sekarang ini. Pemerintah seakan akan tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya yang sangat membutuhkan bantuan sosial akibat terdampak Corona.

"Pembangunan ekonomi awalnya saya sangat puji, termasuk pembangunan infrastruktur misalnya," katanya. "Tapi akhir akhir ini, walaupun bukan ekonom, rasanya kita semua merasakan bagaimana sulitnya pemerintah mengendalikan fiskal mereka," kata Refly. "Ketika menghadapi Covid ini, rasanya kelabakan," lanjut dia.

"Terasa pemerintah kok seperti tidak punya uang lagi untuk memastikan bahwa perut rakyat Indonesia bisa makan?," tanya Refly. "Kalau misalnya mereka harus di lockdown di rumah," tambahnya. Terakhir, Refly Harun akhirnya menyoroti bidang politik.

Menurutnya, untuk masalah politik, pemerintah saat ini tidak ada lagi tandingannya. Kondisi tersebut sangat kontras dibandingkan dengan krisis yang terjadi di bidang hukum dan ekonomi. "Dalam bidang politik, mereka sangat powerful. Hampir tidak ada oposisi," ungkap Refly.

"Tapi hukum dan ekonomi kita tidak dalam kondisi yang normal menurut saya," lanjutnya. "Masih banyak penunggang gelap yang berkuasa saat ini," pungkasnya. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dan Ekonom INDEF Bhima Yudhistira kompak memberikan nada sindiran kepada pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Virus Corona.

Sindiran tersebut ditujukan kepada pemerintah lantaran lamban dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Dirinya mengatakan bahwa alasan dasarnya adalah banyak masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan jaring pengaman sosial (JSP) seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Hal itulah yang memaksa masyarakat untuk tetap beraktivitas, bekerja, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.

Karena dengan begitulah masyarakatdapat mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari hari. Menurutnya, ketika pemerintah bisa segera mencukupi bantuannya maka kemungkinan masyarakat untuk tetap bekerja sangat kecil. "Tapi kemudian jaring pengaman sosial kita sebenarnya bolong, makanya orang bandel masih keluar keluar rumah," ujar Bhima.

"Karena enggak mungkin di rumah aja waktu masa pandemi tanpa ada kompensasi yang cukup," jelasnya. Refly Harun langsung menambahkan, melayangkan nada sindiran kepada pemerintah. Ia mengatakan alasan bansos sering terlambat bukan karena kesalahan dalam pendataan ataupun saat pendistribusian.

Melainkan ada faktor lain, yaitu kantong bermereknya atau logonya belum jadi. Tidak ketinggalan, Bhima juga ikut menanggapi hal yang senada. "Apalagi bansosnya sering terlambat karena kantong yang bermereknya itu belum jadi," sindir Refly Harun.

"Harus ada logonya, itu penting," tambah Bhima. Refly Harun lantasberanggapan bahwa ada maksud lain di balik penyaluran bantuan sosial yang lambat tersebut, yakni mengarah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Ia kembali berkelakar ada pihak yang sepertinya mencuri start lebih awal.

"Padahal pemilu masih 2024 bayangkan, orang sudah curi start,"tutup Refly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *