KSAD Minta Maaf hingga Sanksi Berlapis buat Para Pelaku Penyerangan di Ciracas Libatkan Oknum TNI

Fakta baru terkait penyerangan yang terjadi di Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (29/8/2020) mulai terungkap. Penyerangan yang dilakukan pada dini hari tersebut diduga dipicu oleh manipulasi informasi. Manipulasi informasi atau penyebaran informasi hoax ini dilakukan oleh oknum yang menyebabkan orang orang terprovokasi.

Akibatnya, mereka yang terprovokasi langsung melakukan penyerangan ke Markas Polsek Ciracas. Terkait dengan penyerangan tersebut, TNI mengakui, aksi anarkis itu diduga dilakukan oleh sejumlah oknum tentara. TNI pun berjanji akan menindak tegas semua oknum tentara yang terlibat dalam penyerangan tersebut.

Pangdam Jaya Majyen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, Prada MI diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang kecelakaan yang menimpanya melalui pesan elektronik. Prada MI diketahui berbohong terkait penyebab kecekalaan ketika pertanyaannya dicocokkan dengan keterangan sembilan saksi dari warga sipil. Kabar bohong itulah yang menjadi pemicu penyerangan Polsek Ciracas, pertokoan, hingga warga sipil oleh massa.

Dudung menjelaskan, kronologi yang sebenarnya terjadi adalah MI mengalami kecelakaan tunggal. Saat itu MI mengendarai sepeda motor di sekitar Jalan Kelapa Dua, Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. "Sebetulnya yang bersangkutan itu menyampaikan kepada pimpinannya."

"Ditanya oleh pimpinannya, kamu sebetulnya seperti apa? (Ilham menjawab) saya kecelakaan tunggal," ujar Dudung dikutip dari . "Tetapi yang bersangkutan justru memberikan informasi kepada kawan kawannya di grup maupun ada seniornya, dia dikeroyok, nah itu yang tidak benar," tambahnya. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa meminta maaf atas tindakan anarkis yang dilakukan oknum terntara di wilayah Ciracas.

"Pertama, TNI Angkatan Darat memohon maaf atas terjadinya insiden yang menyebabkan korban maupun kerusakan yang dialami oleh rekan rekan." "Baik masyarakat sipil maupun anggota Polri yang tidak tahu apa apa," kata Andika dalam konferensi pers yang ditayangkan KompasTV, Minggu (30/8/2020), dikutip dari . Andika mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawal agar dilakukan tindak lanjut atas insiden tersebut.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan ganti rugi, mulai dari biaya perawatan rumah sakit hingga kerusakan lain dalam aksi penyerangan tersebut. "Kami akan mengawal agar tindak lanjut, termasuk memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan rumah sakit, maupun kerusakan kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku," terangnya. Adhika memastikan, para anggota TNI AD pelaku penyerangan Mapolres Ciracas memenuhi pasal di kitab undang undang hukum pidana militer dan mereka juga dipecat dari dinas militer.

Andhika mengatakan, dari 12 orang yang sudah diperiksa, termasuk Prada MI yang menjadi provokator insiden tersebut sudah dipastikan, mereka anggota TNI. Selain itu, terdapat orang lain yang juga turut diperiksa, sehingga total ada 31 orang yang menjalani pemeriksaan. "Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal di kitab undang undang hukum pidana militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer," kata Andhika, dikutip dari .

Ia mengungkapkan, pasal pasal pidana yang dilanggar oleh para pelaku akan berbeda satu sama lain. Sehingga hukumannya pun akan berbeda tergantung tingkat kesalahan masing masing. Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan memberikan hukuman tambahan kepada mereka semua berupa pemecatan.

"Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapa pun prajurit yang terlibat apapun perannya." "Daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak mencerminkan sumpah dan janji saat mereka menjadi prajurit TNI angkatan darat," ungkapnya. Selain dipecat, Adhika memastikan, para pelaku harus mengganti rugi segala kerusakan dan seluruh biaya pengobatan para korban akibat ulah mereka.

Pihaknya akan membuat mekanisme khusus agar mereka yang menjadi tersangka dan terdakwa melakukan hal tersebut. "Ada mekanismenya sehingga kita pastikan mereka semua harus membayar. Pangdam Jaya mendapat tugas dari saya untuk menghimpun semua kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden tersebut." "Nanti Pangdam Jaya yang melaporkan kepada saya dan dari jumlah itulah yang nantinya akan dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat apapun perannya," paparnya.

Pasalnya, ia ingin agar para pelaku turut bertanggung jawab atas insiden tersebut karena tindakan mereka berbuntut panjang dan merugikan banyak pihak. Tak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan tambahan pasal yang masuk ke dalam kategori obstruction of justice apabila ada yang berusaha berbohong, menyembunyikan atau menghilangkan bukti keterlibatan. "Jadi tidak akan ada lagi, perlakuan harus berbeda kepada mereka yang kooperatif dan berusaha menyembunyikan," tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *