Organ Inti Jokowi Minta Presiden Selektif Terima Masukan dari Pembisik Banyak Kegaduhan

Sejumlah Organisasi organisasi Penggerak Joko Widodo (Jokowi) atas nama Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) meminta Presiden segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi situasi nasional. Salah satunya yakni meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan mengganti menteri, stafsus, dan perangkat lain yang kinerjanya sudah tidak lagi sesuai dengan visi dan misi presiden. Alasannya terdapat sejumlah menteri dan stafsus yang kerap membuat kegaduhan.

"Tidak bisa dipungkiri, kegaduhan kegaduhan yang terjadi selama ini justru banyak dilakukan oleh para pembantu presiden," ujar Koordinator Fostrab Jamaluddin Malik di kawasan, Jakarta Selatan, dalam siaran pers yang diterima Rabu, (18/11/2020). Jamal yang pernah bekerja di lingkungan Istana meminta Presiden lebih selektif dalam menerima informasi dari pembisiknya. Presiden lebih cermat menerima masukan untuk meminimaslir kegaduhan. Selain itu, Jamal yang merupakan tim inti presiden saat Pemilu 2014 dan 2019 lalu tersebut mengatakan bahwa selama masa pandemi para pembantu bekerja lambat dan lemah dalam mengkonsolidasikan satuan kerjanya masing masing.

"Padahal presiden telah memerintahkan menterinya untuk bekerja extraordinary sehingga masyarakat di tengah pandemi memiliki rasa aman, nyaman dan ketenangan," kata dia. Belum lagi menurutnya mengenai kebijakan finalisasi Omnibuslaw atau Undang Undang Cipta Kerja yang digagas pemerintah demi tujuan menggerakan roda perekonomian Bangsa Indonesia. Karena minimnya sosialiasai dan komunikasi dari para pembantu presiden, kebijakan tersebut ditunggangi kabar palsu alias hoax.

Tidak hanya itu pembantu presiden melakukan kesalahan fatal karena tidak cermat dengan adanya kesalahan tulis dalam draf Cipta Kerja yang diteken Presiden. Belum lagi adanya blunder staf khusus Presiden yang menerbitkan 'Surat Perintah' kepada elemen mahasiswa untuk membendung aksi unjuk rasa. "Selain itu peran tim jubir kepresidenan 'salah kaprah' dalam mengkomunikasikan banyak hal, termasuk kebijakan Omnibuslaw," katanya.

Padahal menurut Jamal UU Omnibuslaw bertujuan baik karena pada prinsip dasarnya tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa survive tanpa investasi. "Tanpa kita sadari, dalam ekonomi global kita bersaing dengan negara negara lain untuk mendapati investasi guna menggerakan ekonomi nasionalnya masing masing," tuturnya. Menurutnya kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh orang sekeliling Presiden tersebut akan berimbas pada Presiden sendiri. Presiden yang akan menjadi sasaran akibat kesalahan yang dibuat oleh orang orang di sekelilingnya.

"Disadari atau tidak, 'blunder' yang terjadi diatas menambah point 'downgrade' kepada Presiden Jokowi, sehingga banyak wacana yang muncul di masyarakat bahwa 'negara dikelola dengan tidak profesional'. Lalu akan muncul pertanyaan, sampai kapan hal ini terus terjadi? Atau memang ada operasi 'dirty work' yang terjadi didalam 'lingkaran presiden' yang bertujuan untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi," katanya. Selain meminta Presiden megevaluasi menteri dan Stafsus, Fostrab juga menyatakan sejumlah sikap diantara lain: Meminta kepada Presiden untuk mengambil langkah langkah strategis dan taktis serta ketegasan obyektif dalam menghadapi situasi nasional dan internasional.

Meminta kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi untuk menertibkan TNI/POLRI termasuk aparatur negara yang melakukan manuver manuver sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Meminta kepada Presiden untuk melakukan komunikasi intensif dengan tokoh agama, ormas keagamaan, dan masyarakat adat demi menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Meminta kepada Presiden untuk tidak tunduk atas tekanan negara manapun, bahwa Indonesia sebagai Negara berdaulat dan menganut politik bebas aktif yang telah diatur dalam konstitusi Republik Indonesia.

Mengajak seluruh organ penggerak dan para relawan JKW untuk mengkonsolidasi dan merapatkan barisan demi mengawal visi dan misi presiden sampai akhir periode 2024. Mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai provokasi dari entitas kelompok tertentu yang akan membuat kegaduhan sehingga berimbas pada perpecahan suku, agama dan ras (SARA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *