RUU PKS Ditarik karena susah Sujiwo Tejo Bagaimana Kalau Siswa Kembalikan Soal Ujian karena Sulit

Budayawan Sujiwo Tejo menanggapi usulan Komisi VIII DPR agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Usulan tersebut disampaikan oleh Marwan Dasopang selaku Wakil Ketua Komisi VIII dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (30/6/2020). Ia beralasan bahwa pembahasan RUU PKS sulit dilakukan di tengah situasi saat ini.

"Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Karena pembahasannya agak sulit," ujar Marwan Dasopang, dikutip dari . Marwan pun menyampaikan, Komisi VIII mengusulkan pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020. "Sekaligus kami mengusulkan ada yang baru yaitu RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Karena RUU Penanggulangan Bencana sudah berjalan, perkiraan teman teman RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia masih bisa kita kerjakan," tuturnya. Menanggapi pernyataan tersebut, Sujiwo Tejo balik bertanya.

Ia mempertanyakan bagaimana dengan siswa dan mahasiswa yang sulit mengerjakan soal ujian. Apakah mereka bisamengembalikan soal soal tersebut. Lalu, pasangan suami istri yang merasa sulit menjalani pernikahan.

Begitu juga dengan orang orang yang kesulitan makan kuaci. Hal itu diungkapkan Sujiwo Tejo melalui akun Twitter miliknya, @sudjiwotedjo, Rabu (1/7/2020). "Bagaimana kalau jutaan siswa/i dan mahasiswa/i juga mengembalikan soal2 ujiannya karena SULIT?

Jutaan warga jg mengembalikan buku nikah ke negara krn pernikahan itu ternyata SULIT? Kwaci2 juga dikembalikan ke negara karena makanannya SULIT? ," tulis Sujiwo Tejo. Untuk diketahui, Prolegnas Prioritas 2020 terdiri atas 50 RUU.

Beberapa di antaranya yaitu, RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta empat RUU omnibus law. Empat omnibus law itu yakni RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara. Sementara itu, Komisi IV juga mengusulkan untuk menunda pembahasan RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan.

Menurut Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, pimpinan Komisi IV telah menyampaikan surat bahwa RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan belum mulai dibahas. Kedua RUU pun diusulkan dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020, selanjutnya akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. "Pimpinan Komisi IV menyatakan belum melakukan apa apa dan bersedia untuk dikeluarkan dalam Prolegnas di tahun 2020 ini, tapi nanti akan minta dimasukkan di Prolegnas 2021," kata Supratman.

Selanjutnya, DPR akan membahas usulan usulan tersebut dengan pemerintah dalam rapat kerja yang akan digelar pada Kamis (2/7/2020) mendatang. Dijelaskan Supratman sebelumnya, evaluasi Prolegnas ini sesuai dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (PPP). Berdasarkan UU PPP, Prolegnas dapat dievaluasi tiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas tahunan.

Ia meminta masing masing komisi memilih rancangan undang undang (RUU) yang dapat dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Menurut Supratman, perampingan daftar Prolegnas Prioritas ini untuk meringankan beban DPR menyelesaikan RUU hingga Oktober 2020. "Bahwa kita menghadapi Covid 19, maka kemungkinan kalau belum selesai dan belum dimulainya pembahasan di komisi mungkin saya menyarankan, periode 2020 ini kita keluarkan dulu dari Prolegnas kemudian di Oktober akan kita masukkan kembali di prolegnas," ujarnya.

"Supaya kita tidak memiliki daftar panjang yang ternyata di komisi belum berlangsung," lanjut Supratman. Wakil KetuaDPRSufmi Dasco Ahmadmenilai, keputusanKomisi VIIImenarikRUU Penghapusan Kekerasan Seksual(PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, memiliki alasan yang masuk akal. Sebab, menurut Dasco,RUU PKStelah menimbulkan polemik di masyarakat.

"Apa yang diusulkan (Komisi VIII) juga rasional, karena RUU ini menuai polemik di masyarakat, kemudian di kaum perempuan juga, ini kan sudah sangat panjang polemik ini," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020), seperti dilansir dari . Dasco mengatakan, penarikan itu berdasarkan pada mekanisme perundang undangan yang berlaku. Kemudian, RUU PKS nantinya dapat kembali dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Apabila hal ini disepakati, maka tentunya Baleg melalui mekanisme pencabutan RUU, kemudian seperti beberapa RUU lain nanti akan dikeluarkan (dan masuk) dalam Prolegnas Prioritas 2021," ujar Dasco. Usul penarikan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 disampaikan pimpinan Komisi VIII dalam rapat koordinasi evaluasi prolegnas bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (30/6/2020). RUU PKS merupakan RUU inisiatif DPR dan berstatus carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya.

Wakil KetuaKomisi VIIIDPR Marwan Dasopang mengatakan, hingga saat ini pembahasanRUU PKSbelum memungkinkan karena lobi lobi dengan seluruh fraksi diDPRmasih sulit dilakukan. "Saya dan teman teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi lobi," kata Marwan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020). Marwan mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan. "Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucapnya. Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS.

Maka, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020. "Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *