Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan, penandatanganan kontrak payung antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Kemitraan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data memiliki tujuan penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.
“Penandatanganan kontrak hari ini merupakan realisasi nyata dari rencana pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang merupakan salah satu agenda prioritas percepatan transformasi digital nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual Penandatangan Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G 2021 dari Jakarta, Jumat (29/01).
Johnny mengatakan, saat ini masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Agar dapar diselesaikan di tahun anggaran 2021-2022.
“Connecting the unconnected adalah spirit yang terus dipegang oleh Kemkominfo untuk meningkatkan rasio internet link dan menutup dan memperkecil kesenjangan digital, to close the digital divide di Indonesia,” jelasnya.
Menurut dia, ketersediaan jaringan 4G begitu krusial untuk layanan internet dan telekomunikasi yang lebih baik.
“Karena itu, kami mengupayakan penyediaan infrastruktur ini untuk selesai pada tahun 2022, atau sepuluh tahun lebih cepat dari rencana awal di tahun 2032, jika dilakukan biasa-biasa saja,” ungkapnya.
Proses Lelang
Menteri Johnny menyatakan lelang telah berlangsung sejak kuartal ke-4 tahun 2020 lalu. Hal itu menjadi bagian dari upaya mendorong aliran ekonomi nasional.
“Menterjemahkan secara langsung agar melakukan akselerasi daya serap belanja negara untuk mendorong agar segera mengalir ke masyarakat dan korporasi. Tim kerja bakti mengambil inisiatif lebih awal pada kuartal keempat tahun 2020 untuk memulai proses pengadaan pembangunan BTS 4G,” jelasnya.
Penandatanganan hari ini dilakukan untuk 2 paket dari 5 paket pekerjaan pembangunan BTS 4G BAKTI. Paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa/kelurahan di Sumatera (Area 1), 456 desa/kelurahan di Nusa Tenggara (Area 2), dan 776 desa/kelurahan di Kalimantan (Area 3).
Sedangkan Paket 2 mencakup 1.336 desa dan kelurahan yang terdiri atas 536 desa/kelurahan di Sulawesi (Area 4), dan 800 desa/kelurahan di Maluku (Area 5).
“Paket ini setidaknya akan merangsang dan mendorong belanja negara lebih dari Rp7 Triliun atau USD 0,5 Miliar. Dari Rencana Belanja Kementerian Kominfo sampai tahun 2024 nanti pada kisaran sekitar USD 7,5 Miliar atau Rp107 sampai dengan Rp108 Triliun. Ini didanai melalui bauran kebijakan pembiayaan melalui Universal Service Obligation dan Penerimaan Negara Bukan Pajak,” jelasnya.
